REGULASI

NOPERATURAN MENTERI
  1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 410, tanggal 18 April 2022)
  2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 429 tanggal 21 April 2022)
  3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blangko KTP-el dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 397, tanggal 13 April 2022)
  4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi kependudukan
  5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2020 Tentang Perangkat pembaca dan penulis serta perangkat pembaca Kartu tanda penduduk elektronik
  6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Dukcapil Provinsi Kabupaten Kota
  7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
  8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
  9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
  10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
  12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
15.Permendagri No 99 Thn 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah terkait blangko KTP-el
16.Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
22.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
23.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blangko KTP-el dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 397, tanggal 13 April 2022).
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 429 tanggal 21 April 2022).
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 410, tanggal 18 April 2022).

 

NOPERATURAN PRESIDEN
  1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati
  2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
  4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
  5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
  6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
  7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
  8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

NOSURAT EDARAN MENDAGRI
  1.Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 471/355/Dukcapil tentang Implementasi pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan Pada Lingkup Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota tanggal 14 januari 2020
  2.Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/18754/Dukcapil tentang Pemanfaatan Data Kependudukan tanggal 10 Oktober 2018
  3.Surat Dirjen Dukcapil Nomor 473.13/6153/Dukcapil tentang Pelayanan Rekam Cetak KTP-el Tanggal 26 Agustus 2019
  4.Surat Dirjen Dukcapil Nomor 906/1860/Dukcapil tentang Revisi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun 2019 terkait pencetakan KTP-el tanggal 22 Februari 2019
  5.SE Mendagri 471.13/539/Dukcapil tentang Gerakan Nasional Jemput Bola Serentak KTP-el di Rutan/Lapas tanggal 10 Januari 2019
  6.SE Mendagri 471.13/24150/DUKCAPIL tentang Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Serentak Secara Nasional tanggal 17 Desember 2018
  7.SE Mendagri 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid tanggal 13 Desember 2018
  8.SE Mendagri 270/10.405/Dukcapil tentang Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018
  9.SE Mendagri 471.4/7655/Dukcapil tentang Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan tanggal 26 April 2018
 10.SE Mendagri 270/6565/Dukcapil tentang Penerbitan NIK sebagai Tindak Lanjut Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2018 tanggal 10 April 2018
 11.SE Mendagri Nomor 900.04/5366/Dukcapil.Ses Tentang Laporan DAK Nonfisik Adminduk Tahun 2017 tanggal 22 Maret 2018
 12.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
 13.SE Mendagri 471.13/5386/SJ tentang Percepatan Penyelesaian Perekaman KTP-el dan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran tangal 16 Oktober 2017
 14.SE Mendagri 471.13/14652/Dukcapil tentang Pengadaan Perangkat Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk Bupati/Walikota tanggal 10 November 2017
 15.SE Mendagri 472.2/5786/Dukcapil tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan tanggal 19 Mei 2017
 16.SE Mendagri 471.13/13243/Dukcapil tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) tanggal 7 Desember 2016
 17.SE Mendagri 472.12/2701/Dukcapil tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian tanggal 17 Maret 2016
 18.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

ALAMAT :

Jl. Sabang Merah KM. 8 Komplek Perkantoran Semboja, Sanggau (78511), Kalimantan Barat

KONTAK :

Telp. (+62) 812-5012-1174

× Ada yang bisa kami bantu?